Privatisasi

1. Definisi Privatisasi Menurut para Ahli

Menurut Peacock (1930-an)
Privatisasi pada umumnya diartikan sebagai pindahan kepemilikan industry dan pemerintah ke sector swasta yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi mencakup perubahan dari dalam ke luar, dimana terdapat kontrak pembelian dan jasa pemerintahan.
Menurut Beestey dan Littechil (1980-an)
Privatisasi diartikan sebagai pembentukan perusahaan sedangkan menurut Company Art, privatiasasi diartikan sebagai penjualan yang berkelanjutan sekurang-kurangnya 50% dari saham milik pemertintah ke pemegang saham swasta.
Menurut Dunleavy (1980-an)
Privatisasi diartikan sebagai pemindahan permanen aktivasi produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non publik seperti lembaga swadaya masyarakat. Definisi tersebut memiliki persamaan dengan definisi Peacock dan Beestey Littlechil yaitu pemindahan saham milik pemerintah atau perusahaan Negara kepada swasta, perbedaanya lebih menekankan bahwa pemindahan saham dapat berlangsung permanen dan penjualan saham pemerintah tersebut juga dapat dijual atau berpindah kepada organisasi non publik atau lembaga swadaya masyarakat.
Menurut Clementi (1980-an)
o Pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta
o Liberalisasi aktivitas kompetisi
o Menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara bersamaan
o Mengurangi jasa sektor publik yang tidak memunyai nilai manfaat.

Menurut Pirie (1980-an)
Menurut definisi Pirie, lebih memberikan penafsiran bahwa berpindahnya asset produksi barang dan jasa sektor publik ke sektor swasta hanya merupakan metoda regulasi yang disesuaikan dengan mekanisme pasar.Jadi keterlibatan sektor swasta dalam proses produksi dan jasa sektor publik merupakan kebijakan tertentu yang harus diatur sedemikian rupa melalui regulasi yang tepat. Substansi regulasi lazimnya tertuang dalam kontrak.

2. Kriteria Pemilihan Kebijakan Privatisasi

Kriteria Umum Privatisasi Sesuai UU 19/2003 dan PP 33/2005 :
1. Persero yang dapat diprivatisasi harus sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
1) Industri/sektor usahanya kompetitif
2) Industri/sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.
2. Sebagian aset atau kegiatan dari Persero yang melaksanakan kewajiban pelayanan umum dan/atau yang berdasarkan undang-undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN, dapat dipisahkan untuk dijadikan penyertaan dalam pendirian perusahaan untuk selanjutnya apabila diperlukan dapat diprivatisasi.
Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah:
1. Persero yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN;
2. Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara;
3. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat;
4. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Kriteria Tambahan :
Penjualan Saham Langsung kepada Investor/Strategic Sale (SS) :
• Memerlukan bantuan dan keahlian, “know-how”, expertise dari mitra strategis, seperti operasi/teknis, inovasi/pengembangan produk, manajemen, pemasaran teknologi, dan kemampuan pendanaan;
• Membutuhkan dana yang besar namun menghadapi keterbatasan dana dari Pemerintah (sebagai shareholder) dan/atau pasar modal;
• Mengalami kesulitan/tidak memiliki keahlian dalam mengelola operasional bisnisnya (inti maupun non inti), dimana sebagian aset/kegiatan operasionalnya dapat dipisahkan dan dikerjasamakan oleh pihak mitra strategis;
• Mengurangi kepemilikan Negara menjadi minoritas sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi;
• Merupakan sektor yang bukan strategis bagi Pemerintah;

3. Tujuan Privatisasi

Tujuan privatisasi seperti yang dijelaskan dalam jurnal (Agus Raharyo). Pertama, meningkatkan efisiensi, kedua, peningkatan mutu pelayanan publik dan ketiga, mengurangi serta melepaskan campur tangan langsung pemerintah. Di era globalisasi, tuntutan kompetisi dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi merupakan hal yang mutlak. Untuk mengkampanyekan “kompetisi dan efesiensi”, diperlukan sinergi yang kuat antar perusahaan. Semangat “kompetisi” merupakan cara terbaik untuk meyakinkan bahwa barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen dapat disediakan pada biaya ekonomi terendah. Privatisasi juga memberikan kebebasan memilih “kekuatan pasar” yang dapat menyediakan tekanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi. Berbagai proteksi masa lalu dan intervensi yang berlebihan, telah berpengaruh pada kebebasan berkompetisi. Untuk dapat bersaing di pasar bebas, perusahaan harus meningkatkan profesionalisme manajemen agar tercapai efisiensi yang tinggi.
Tujuan kedua, peningkatan mutu pelayanan publik. Indikator mutu public services dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang berarti, masyarakat dapat dan bebas memilih suatu pelayanan perusahaan sektor publik dengan mempertimbangkan pada kualitas pelayanan, atau masyarakat lebih tertarik pada kuantitas, biaya atau prioritas lainnya dalam menentukan pilihan. Berbagai alternatif pelayanan yang berbeda tersebut akan membentuk karakteristik tersendiri dari suatu perusahaan.
Tujuan ketiga, eliminasi intervensi politik Pemerintah. Salah satu penyebab kegagalan dari proses privatisasi adalah terlalu banyak campur tangan pemerintah yang amat buruk bagi manajemen perusahaan. Seperti yang terjadi di Indonesia, pelaksanaan privatisasi tidak berjalan sesuai maksud dan tujuannya, hal ini antara lain akibat inkonsistensi dalam berbagai kebijakan. Artinya, kebijakan yang diputuskan tidak didukung oleh transparansi yang memungkinkan terciptanya persaingan sempurna, baik dalam proses privatisasi itu sendiri maupun kebijakan-kebijakan ekonomi. Privatisasi lebih banyak diwarnai oleh keterlibatan aparat pemerintah lewat praktik-praktik KKN dan kecurangan di sana-sini, yang pada akhirnya melahirkan pertentangan dan kontoversi di tengah masyarakat.

4. Tata cara Privatisasi

Privatisasi dilakukan dengan cara seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2010 tentang Cara Privatisasi, Penyusunan Program Tahunan Privatisasi, dan Penunjukan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang Serta profesi lainnya antara lain dengan cara :
a. penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal;
b. penjualan saham secara langsung kepada investor;
c. penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.

a. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal
Penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal dilakukan apabila memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, termasuk persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang pasar modal. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (Initial Public Offering/ Go Public), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan saham pada mitra strategis (Direct Placement) bagi BUMN yang telah terdaftar di bursa.

b. Penjualan saham secara langsung kepada investor
Privatisasi dengan cara penjualan saham secara langsung kepada investor dapat dilakukan oleh Persero kepada mitra strategis (direct placement) atau kepada investor lainnya, termasuk investor finansial. Yang dimaksud dengan penjualan saham langsung kepada investor adalah penjualan saham kepada mitra strategis (Direct Placement) atau kepada investor lainnya termasuk Financial Investor. Cara ini, khusus berlaku bagi saham BUMN yang belum terdaftar di bursa.

c. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan
Privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen (Management Buy Out/ MBO) dan/atau karyawan (Employee Buy Out/EBO) Persero dapat dilakukan dengan penjualan sebagian besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen dan/atau karyawan Persero yang bersangkutan.Dalam hal manajemen dan/atau karyawan Persero tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham Persero, maka penawaran kepada manajemen dan/atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan yang bersangkutan.

5. Prosedur Privatisasi

Tata cara privatisasi seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yakni secara umum privatisasi dapat dilakukan dengan cara penjualan saham kepada masyarakat melalui penawaran umum dan atau mitra strategis, penjualan saham langsung kepada mitra strategis, dan penjualan saham kepada karyawan atau manajemen. Dengan adanya cara yang sudah dijelaskan tersebut diatas maka ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh ketika privatisasi dilakukan. Menurut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-35/M.BUMN/2001 tentang Prosedur Privatisasi Badan Usaha Milik Negara Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menjelaskan:
o PROSEDUR PRIVATISASI MELALUI PENAWARAN UMUM

A. PROSEDUR PERSIAPAN PRIVATISASI MELALUI PENAWARAN UMUM

1. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi melakukan kajian mengenai BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi berdasarkan kajian internal, usulan dari BUMN dan atau pihak lain, kemudian diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menteri menetapkan BUMN yang akan dimasukkan dalam program privatisasi sekaligus metode pelaksanaan privatisasinya.
3. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukan konsep surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
4. Menteri menerbitkan surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi untuk disampaikan kepada BUMN yang bersangkutan.
5. Rencana privatisasi BUMN ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan oleh Menteri
6. Menteri membentuk Tim Kerja Privatisasi (Tim Kerja) terhadap BUMN yang akan diprivatisasi
7. Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN, Menteri akan melaporkan kepada Tim Kebijakan Privatisasi untuk mendapatkan keputusan.
8. Tim Kerja mempersiapkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman BUMN dalam melaksanakan pemilihan profesi penunjang dan profesi lainnya.
9. Tim Kerja melakukan persiapan pemilihan lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya berdasarkan kerangka acuan kerja yang disiapkan oleh Tim Kerja.
10. Tim Kerja dan Direksi BUMN, melakukan seleksi terhadap Lembaga/profesi penunjang dan Profesi Lainnya dengan merujuk pada kerangka acuan yang dikeluarkan oleh Tim Kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Jika profesi lainnya seperti Spesialis Industri dan atau konsultan Hukum diperlukan pada langkah-langkah sebelumnya, maka proses seleksi dan penunjukkannya harus dilakukan terlebih dahulu. Hasil seleksi tersebut disampaikan Direksi BUMN yang bersangkutan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
11. Menteri memberikan persetujuan penunjukkan Lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya.
12. Pemegang Saham menyampaikan kepada masyarakat dan mengumumkan rencana privatisasi BUMN yang bersangkutan melalui konferensi pers

B. KEGIATAN PERSIAPAN PENAWARAN UMUM

1. Akuntan, Penjamin Pelaksana Emisi, Spesialis Industri (apabila diperlukan) dengan dibantu BUMN yang bersangkutan melakukan pengkajian menyeluruh atas laporan keuangan termasuk masalah-masalah keuangan penting dan pengkajian atas aset perusahaan. Hasil kajian didiskusikan dengan Tim Kerja.
2. Penjamin Pelaksana Emisi, Akuntan dan Konsultan Hukum bersama Tim Kerja Privatisasi dan BUMN, melakukan pengkajian atas isu Corporate Governance yang relevan dengan persiapan prospektus dan operasi BUMN setelah privatisasi.
3. Tim Kerja bersama-sama Penjamin Pelaksana Emisi serta apabila diperlukan bersama-sama dengan Konsultan Hukum, Akuntan dan profesi lainnya serta BUMN, menetapkan kondisi-kondisi untuk kelanjutan regulasi atau peran pengawasan Pemerintah.
4. Penjamin Pelaksana Emisi, Akuntan, Konsultan Hukum dan Penilai menyiapkan laporan pengkajian menyeluruh (due diligence) dan penaksiran nilai perusahaan. Apabila diperlukan mendiskusikannya dengan Tim Kerja dan BUMN yang bersangkutan.
5. Penjamin Pelaksana Emisi BUMN dan Penasehat Keuangan (jika ada), melakukan persiapan struktur kepemilikan saham dan struktur keuangan yang baru, serta merevisi penaksiran nilai perusahaan, kemudian menyerahkannya kepada Tim Kerja.
6. Tim Kerja dan BUMN, melakukan pengkajian secara menyeluruh atas skema kepemilikan saham untuk karyawan.
7. BUMN dengan bantuan Notaris dan Konsultan Hukum menyiapkan segala perjanjian yang berkaitan dengan penawaran umum saham.
8. BUMN bersama Penjamin Pelaksana Emisi menyiapkan pernyataan pendaftaran kepada BAPEPAM.
9. BUMN menginformasikan kepada Bursa Efek yang dituju, mengenai rencana pencatatan (listing) dan perkiraan waktunya.
10. BUMN bersama Penjamin Pelaksana Emisi dan Lembaga/profesi penunjang Pasar Modal lainnya mempersiapkan prospektus.
11. PR Agency (jika ada) menyampaikan program sosialisasi dan mulai memberikan pelatihan terhadap manajemen BUMN untuk melaksanakan Roadshows, sosialisasi, presentasi dan lain-lain.
12. BUMN bersama Penjamin Pelaksana Emisi menyusun jadwal penawaran umum secara keseluruhan dan menyampaikannya kepada Tim Kerja.

C. ROSEDUR PENYAMPAIAN PERNYATAAN PENDAFTARAN DAN PERSIAPAN PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

1. Penjamin Pelaksana Emisi bersama BUMN dan Lembaga/profesi penunjang lainnya melakukan kajian akhir terhadap kesiapan pernyataan pendaftaran yang akan disampaikan ke BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri lainnya.
2. BUMN menandatangani kontrak pendahuluan pencatatan saham dengan Bursa Efek.
3. BUMN menyampaikan pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri lainnya.
4. Pemegang Saham didampingi oleh BUMN dan Penjamin Pelaksana Emisi menyampaikan kepada masyarakat dan mengumumkan rencana privatisasi BUMN yang bersangkutan melalui konferensi pers

D. PROSEDUR PEMASARAN DAN PENETAPAN HARGA

1. Penjamin Pelaksana Emisi dan BUMN menyusun jadwal roadshows dan menentukan Investor potensial yang akan dikunjunginya.
2. Penjamin Pelaksana Emisi bersama BUMN menyiapkan materi presentasi yang akan disampaikan kepada para investor potensial.
3. Penjamin Pelaksana Emisi bersama Tim Kerja dan BUMN menetapkan kisaran harga penawaran saham sesuai dengan parameter harga saham yang disetujui bersama dan Tim Kerja melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukannya kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
4. BUMN bersama Penjamin Pelaksana Emisi melakukan presentasi kepada para investor potensial.
5. Penjamin Pelaksana Emisi melakukan proses pencatatan pemesanan saham yang dilakukan para investor potensial (bookbuilding process) dan melaporkan hasilnya kepada Tim Kerja dan BUMN.
6. Tim Kerja bersama dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan BUMN menetapkan dan mengusulkan penawaran harga saham final dan selanjutnya Tim Kerja melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menyampaikannya kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
7. Tim Kerja menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang perubahan penyertaan modal Negara RI pada BUMN, kemudian melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukannya kepada Menteri untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan persetujuan.
8. Penjamin Pelaksana Emisi menyusun sindikasi penjaminan emisi dan melaporka hasilnya kepada Tim Kerja dan BUMN.
9. Perjanjian Penjaminan Emisi saham ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penawaran umum saham.
10. BUMN bersama penjamin pelaksana Emisi dan Lembaga/profesi penunjang lainnya menyiapkan prospektus final dari informasi lainnya yang diperlukan oleh BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri agar pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri.
11. BUMN dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi menerbitkan prospektus ringkas I surat kabar sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
12. Penjamin Pelaksana Emisi dan sindikasi penjaminan emisi melaksanakan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
13. Penjamin Pelaksana Emisi melakukan penjatahan saham sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
14. Penjamin Pelaksana Emisi melaksanakan pembayaran saham yang ditawarkan kepada pihak yang menjual saham, yaitu Pemerintah dan atau BUMN sesuai dengan perjanjian penjaminan emisi.
15. Penjamin Pelaksana Emisi dan BUMN melaporkan hasil penjatahan kepada BAPEPAM dan atau Otoritas Pasar Modal Luar Negeri dan pihak lain sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku.
16. BUMN mencatatkan sahamnya di Bursa Efek yang ditentukan.
17. Jika diperlukan Pemegang Saham bersama BUMN dan Penjamin Pelaksanaan Emisi menyampaikan kepada masyarakat dan mengumumkan hasil penawaran umum saham BUMN yang bersangkutan melalui konferensi pers.

o PROSEDUR PRIVATISASI MELALUI MITRA STRATEGIS

A. PROSEDUR PERSIAPAN PRIVATISASI MELALUI MITRA STRATEGIS

1. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi melakukan kajian mengenai BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi berdasarkan kajian internal, usulan dari BUMN dan atau pihak lain, kemudian diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menteri menetapkan BUMN yang akan dimasukkan dalam program privatisasi sekaligus metode pelaksanaan privatisasinya.
3. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukan konsep surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
4. Menteri menerbitkan surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi untuk disampaikan kepada BUMN yang bersangkutan.
5. Program privatisasi BUMN ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan oleh Menteri.
6. Menteri membentuk Tim Kerja Privatisasi (Tim Kerja) terhadap BUMN yang akan diprivatisasi.
7. Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN, Menteri akan melaporkan kepada Tim Kebijakan Privatisasi untuk mendapatkan keputusan.
8. Tim Kerja mempersiapkan kerangka acuan kerja sebagai pedoman BUMN dalam melaksanakan pemilihan profesi penunjang dan profesi lainnya.
9. Tim Kerja melakukan persiapan pemilihan lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya berdasarkan kerangka acuan kerja yang disiapkan oleh Tim Kerja.
10. Tim Kerja dan Direksi BUMN, melakukan seleksi terhadap Lembaga/profesi penunjang dan Profesi Lainnya dengan merujuk pada kerangka acuan yang dikeluarkan oleh Tim Kerja serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Jika profesi lainnya seperti Spesialis Industri dan atau konsultan Hukum diperlukan pada langkah-langkah sebelumnya, maka proses seleksi dan penunjukkannya harus dilakukan terlebih dahulu. Hasil seleksi tersebut disampaikan Direksi BUMN yang bersangkutan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
11. Menteri memberikan persetujuan penunjukkan Lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya.

B. PROSEDUR PRA-KUALIFIKASI ATAS CALON MITRA STRATEGIS

1. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan menerima dokumen pra-kualifikasi dan meregistrasikannya dalam daftar calon mitra strategis.
2. Tim Kerja bersama-sama dengan Penasehat Keuangan, Akuntan dan Konsultan Hukum melakukan finalisasi atas pembuatan Information Memorandum dan pembuatan Confidentiality Letter (Agreement).
3. Peserta tender yang lolos babak pra-kualifikasi harus menandatangani Confidentiality Agreement sebelum dapat menerima Information Memorandum.
4. Peserta tender diminta untuk memasukkan Preliminary Bid yang berisi :
a. Identitas peserta tender yang lolos pra-kualifikasi;
b. Indikasi nilai penawaran;
c. Cara pendanaan, termasuk pernyataan dari masing-masing anggota konsorsium jika peserta tender adalah suatu konsorsium;
d. Kesiapan untuk melakukan due diligence
5. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum melakukan evaluasi dokumen Preliminary Bid yang diajukan peserta tender.
6. BUMN, Penasehat keuangan dan Konsultan Hukum menyelesaikan persiapan data room dan rencana kunjungan ke perusahaan/lapangan untuk peserta terpilih (short listed bidders).
7. Tim Kerja dibantu oleh Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum mempersiapkan pernyataan kerahasiaan (Confidentiality Agreement) yang akan ditandatangani oleh calon mitra strategis terpilih. Pernyataan kerahasiaan mensyaratkan bahwa setiap calon mitra strategis akan menjaga kerahasiaan atas undangan tender, informasi di data room, rencana dan hasil kunjungan ke perusahaan serta hasil-hasil diskusi/rapat.
8. Tim Kerja dibantu oleh Penasehat Keuangan menyetujui dan menetapkan calon mitra strategis terpilih dan meregistrasikannya dalam daftar peserta terpilih serta melaporkannya kepada Menteri.
9. Tim Kerja dibantu oleh Penasehat Keuangan mengundang para calon mitra strategis terpilih untuk menandatangani pernyataan kerahasiaan.

C. KEGIATAN PERSIAPAN DAN PENYERAHAN DOKUMEN TENDER

1. Calon mitra strategis diwajibkan membayar entry fee (fee) yang dikumpulkan oleh BUMN untuk biaya antara lain, administrasi, pengadaan data room, foto copy dan pengorganisasian due diligence.
2. Calon mitra strategis melakukan pengkajian menyeluruh (due diligence) atas data dan informasi di data room dan kunjungan ke perusahaan/lapangan di mana BUMN beroperasi. Tim Kerja, BUMN dan Penasehat Keuangan apabila diperlukan dapat mendampingi calon mitra strategis.
3. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum menyelesaikan dokumen-dokumen tender yang akan diserahkan kepada calon mitra strategis. Dokumendokumen ini harus meliputi konsep kontrak penjualan dan persyaratan untuk membuat rencana bisnis terinci oleh calon mitra strategis. Semua informasi dalam dokumen tender termasuk rencana bisnis akan mengikat dan menjadi bagian dari kontrak.
4. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan menyelesaikan kriteria evaluasi tender. Jika diperlukan Spesialis Industri dapat terlibat dalam proses yang menyangkut aspek teknis.
5. Tim Kerja dibantu Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum menetapkan tatacara pembukaan dokumen tender.
6. Tim Kerja dibantu dan didampingi Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum menyampaikan dokumen tender kepada calon mitra strategis.
7. Tim Kerja dibantu Penasehat Keuangan melakukan pengkajian secara rinci atas dokumen tender bersama calon mitra strategis, yang umumnya meliputi kegiatan-kegiatan diskusi dan pembahasan atas pertanyaan dan jawaban bagi semua calon mitra strategis, juga kemungkinan untuk menerima masukan dari calon mitra strategis ke dalam konsep kontrak penjualan.

D. KEGIATAN EVALUASI PENAWARAN DAN PENETAPAN PEMENANG TENDER

1. Calon mitra strategis yang akan memasukkan dokumen tender harus pula memasukkan sejumlah dana ke suatu Escrow Account yang dibuat bersama antara BUMN dan calon mitra strategis.
2. Tim Kerja didampingi Penasehat Keuangan menerima dokumen tender secara lengkap, termasuk harga penawaran dan rencana bisnis.
3. Tim Kerja dibantu oleh Penasihat Keuangan, Konsultan Hukum dan apabila diperlukan bersama Spesialis Industri, melakukan evaluasi dokumen tender dan menetapkan calon mitra strategis terbaik berdasarkan pada pertimbangan harga dan rencana bisnis.
4. Tim Kerja dibantu Penasehat Keuangan dan Konsultan Hukum mengundang calon mitra strategis terbaik untuk melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai kontrak jual beli saham dan kontrak-kontrak lainnya yang diperlukan.
5. Apabila kesepakatan tidak tercapai, maka Tim Kerja dapat menolak calon mitra strategis terbaik dan memilih calon mitra strategis terbaik kedua untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan poin nomer 4 diatas
6. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan apabila tercapai kesepakatan sebagaimana ditetapkan, menetapkan pemenang tender dan kemudian mengajukannya kepada Menteri melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi untuk mendapatkan persetujuan.
7. Menteri memberikan persetujuan akhir atas konsep kontrak penjualan.
8. Tim Kerja dibantu Konsultan Hukum dan Penasehat Keuangan mengundang mitra strategis terpilih untuk melakukan penandatanganan kontrak dengan Menteri.
9. Tim Kerja mempersiapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan penyertaan modal Negara RI di BUMN, kemudian melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukannya kepada Menteri untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan persetujuan.
10. Menteri dan mitra strategis sebagai pemegang saham baru melaksanakan konperensi pers. Penasihat Keuangan dapat membantu proses ini apabila diperlukan.

o PROSEDUR PRIVATISASI MELALUI PENJUALAN KEPADA KARYAWAN DAN ATAU MANAJEMEN
A. PROSEDUR PERSIAPAN PRIVATISASI MELALUI PENJUALAN KEPADA KARYAWAN DAN ATAU MANAJEMEN

1. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi melakukan kajian terhadap BUMN yang layak untuk dimasukkan dalam program privatisasi berdasarkan kajian internal, usulan dari BUMN dan atau pihak lain, kemudian diajukan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuannya.
2. Menteri menetapkan BUMN yang akan dimasukkan dalam program privatisasi sekaligus metode pelaksanaan privatisasinya.
3. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukan konsep surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi kepada Menteri untuk mendapat persetujuan.
4. Menteri menerbitkan surat pemberitahuan mengenai persiapan privatisasi untuk disampaikan kepada BUMN yang bersangkutan.
5. Rencana privatisasi BUMN ditetapkan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, baik sebelum maupun sesudah ditetapkan oleh Menteri.
6. Menteri membentuk Tim Kerja Privatisasi (Tim Kerja) terhadap BUMN yang akan diprivatisasi.
7. Jika terdapat permasalahan yang timbul dalam proses privatisasi BUMN, Menteri akan melaporkan kepada Tim Kebijakan Privatisasi untuk mendapatkan keputusan.
8. Tim Kerja mempersiapkan Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman BUMN dalam melaksanakan pemilihan profesi penunjang dan profesi lainnya.
9. Tim Kerja melakukan persiapan pemilihan lembaga/profesi penunjang dan proses lainnya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang disiapkan oleh Tim Kerja.
10. Tim Kerja melakukan seleksi terhadap lembaga/profesi penunjang dan profesi lainnya dengan merujuk pada Kerangka Acuan yang dikeluarkan oleh Tim Kerja serta ketentuan- ketentuan lain yang berlaku. Hasil seleksi tersebut disampaikan Direksi BUMN yang bersangkutan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
11. Menteri memberikan persetujuan penunjukkan Lembaga/Profesi Penunjang dan Profesi lainnya.
12. Menteri memberikan persetujuan mengenai metode Penjualan Kepada Karyawan, struktur kepemilikan saham serta penunjukan Lembaga Profesi penunjang dan profesi lainnya yang diperlukan.
13. Tim Kerja dapat menerima pernyataan berminat secara “unconsolidated” dari Tim yang dibentuk manajemen dan karyawan BUMN yang bersangkutan untuk melaksanakan proses privatisasi dimaksud (Tim EBO).
14. Pemegang Saham menyampaikan kepada masyarakat dan mengumumkan rencana privatisasi BUMN yang bersangkutan melalui konferensi pers.

B. PROSEDUR PERSIAPAN PENJUALAN KEPADA KARYAWAN DAN MANAJEMEN

1. BUMN membentuk Tim EBO dan dibantu Tim Kerja jika diperlukan.
2. Tim Kerja dengan bantuan Konsultan Hukum (jika ada) menyiapkan Pernyataan Kerahasiaan dan Kesepakatan Penjualan antara Tim EBO dan Pemerintah. Pernyataan Kerahasiaan ini mengikat tim EBO dan setiap anggota EBO secara bersama-sama dan sendiri-sendiri untuk menjaga kerahasiaan semua hasil diskusi mengenai potensi penjualan. Kesepakatan Penjualan mengatur mengenai syarat-syarat penjualan.
3. Tim Kerja bersama Tim EBO dengan dibantu Konsultan Hukum (jika ada) melakukan penandatanganan Pernyataan Kerahasiaan dan Kesepakatan Penjualan.
4. Tim EBO membuat prediksi penawaran dan posisi keuangan awal.
5. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan (jika ada) dan Akuntan melakukan kajian atas prediksi penjualan dan keuangan.
6. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan (jika ada), Akuntan dan Spesialis Industri (jika ada) melakukan penilaian terhadap BUMN, dengan mempertimbangkan proyeksi keuangan dan kajian secara menyeluruh atas BUMN. Penilaian BUMN ini merupakan rahasia Pemerintah.
7. Tim Kerja dengan dibantu oleh Penasehat Keuangan (jika ada), mengkaji bantuan Pemerintah (jika ada) yang dapat dibenarkan untuk mendukung BUMN setelah diprivatisasi.
8. Tim Kerja dibantu oleh Konsultan Hukum (jika ada), mempersiapkan konsep kontrak penjualan. Termasuk dalam konsep kontrak adalah permintaan Pemerintah kepada Tim EBO untuk mempersiapkan dan menyerahkan proposal yang mencakup rencana pembelian.
9. Tim Kerja dibantu Konsultan Hukum (jika ada), mempersiapkan konsep persyaratanpersyaratan tentang kontrol Pemerintah terhadap BUMN setelah diprivatisasi untuk disampaikan kepada Menteri melalui Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi. Jika dipandang perlu Deputi Privatisasi Restrukturisasi dan melakukan konsultasi dengan instansi Pemerintah terkait.
10. Tim Kerja meminta proposal lengkap dari Tim EBO pada tanggal yang ditetapkan.

C. PROSEDUR RENCANA KERJA DAN PENUTUPAN TRANSAKSI PENJUALAN

1. Tim EBO mempersiapkan rencana bisnis terinci dan menyerahkannya kepada Tim Kerja pada tanggal yang ditetapkan.
2. Tim Kerja dengan dibantu Penasehat Keuangan (jika ada) melakukan kajian terhadap Rencana Bisnis. Rencana Bisnis menjadi sarana dasar untuk menilai kemampuan Tim EBO dalam menjalankan perusahaan secara independen setelah diprivatisasi tanpa bantuan lebih lanjut dari Pemerintah.
3. Tim Kerja dan Tim EBO melakukan pengkajian atas pembayaran saham yang diusulkan dalam proposal Rencana Penjualan saham.
4. Menteri berdasarkan masukan dari Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menetapkan kontrol Pemerintah terhadap BUMN yang telah diprivatisasi jika dianggap perlu.
5. Tim Kerja menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai penjualan saham milik Negara RI di BUMN yang bersangkutan, kemudian melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mengajukannya kepada Menteri untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan kepada Presiden RI guna mendapatkan persetujuan.
6. Menteri bersama Tim EBO melakukan penandatanganan kontrak penjualan saham.
7. Menteri dan Pemegang Saham Baru dengan didampingi penasehat keuangan (jika ada) dan penasehat lainnya yang diperlukan melakukan penjelasan kepada masyarakat melalui konferensi pers.


6. Dampak Privatisasi

Dampak positif privatisasi dalam (Bastian, 2002) adalah akan mencegah politisasi dan intervensi pemerintah dalam kegiatan BUMN, sehingga dengan demikian akan mampu menciptakan efisiensi dan mendorong persaingan yang sehat. Dengan adanya persaingan tersebut maka akan memberikan dorongan atau motivasi kepada para manajer sekaligus juga tekanan baik kepada para manajer maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan agar berusaha untuk meningkatkan efisiensi yaitu dengan meminimalkan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Jika kedua hal tersebut gagal dilaksanakan maka akibatnya adalah barang maupun jasa yang dijual akan kalah dalam persaingan dan tidak akan laku dijual dipasar bahkan mungkin akan ditinggalkan oleh para pemakai dan konsumen. Privatisasi merupakan upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dilakukan dengan meningkatkan nilai perusahaan yang dilakukan dengan leverage aset yang dimiliki dengan melibatkan pihak swasta dalam kepemilikan BUMN.
Dalam jurnal yang ditulis Kuntoro Mangkusubroto di jelaskan ada 4 dampak privatisasi antara lain :
1. Dampak terhadap peningkatan kinerja perusahaan
Studi Peter Young (1998) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan-perusahaan yang telah diprivatisasikan tersebut pada umumnya meningkat. Studi yang dilakukan oleh Galal dkk dari Bank Dunia diperoleh hasil bahwa delapan dari sembilan kasus pasca privatisasi di negara berkembang yang diteliti menunjukkan peningkatan kinerja. Penelitian yang mencakup contoh yang lebih banyak, yakni 60 kasus, yang dilakukan oleh Megginson dkk menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang cukup besar pada 75% kasus. Demikian pula penelitian lainnya yang ditelaah oleh Peter Young. Memperhatikan masing-masing ukuran kinerja perusahaan yang ditelaah, maka profitabilitas perusahaan pada umumnya meningkat. Privatisasi juga menghilangkan hambatan pada investasi baru dan akses terhadap sumber-sumber permodalan. Hilangnya hambatan sumberdaya ini menjelaskan sebagian sebab mengapa BUMN yang paling efisien yang beroperasi di pasar bersaing atau pasar yang diatur sama dengan dengan sektor swasta, menunjukkan kinerja yang lebih baik setelah diprivatisasikan. Hal ini juga menjelaskan mengapa Malaysian Airlines (MAS) menunjukkan peningkatan kinerja setelah privatisasi sebagian meskipun manajemennya tidak berubah. Produktivitas dan efisiensi pada sebagian besar kasus meningkat, bahkan output-nya tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan jumlah karyawan dan input lainnya.

2. Berkurangnya utang Negara

Beberapa negara telah menghimpun sejumlah dana hasil privatisasi, misalnya hingga 15% dari pendapatan pajak tahunan di Amerika Latin. Arus dana hasil privatisasi ini telah memungkinkan Mexico melanjutkan program stabilisasi ekonomi makro dan membayar sebagian besar utang negara. Argentina dan Honduras juga menggunakan hasil privatisasinya untuk menurunkan baki utang negara. Privatisasi juga telah mengurangi kebutuhan pemerintah untuk melanjutkan subsidi bagi BUMN, yang berarti menyehatkan fiskalnya secara signifikan. Di Jamaica, misalnya, pemerintah tidak hanya memperoleh sejumlah besar dana tunai hasil penjualan BUMN Perhotelan yang tidak menguntungkan, akan tetapi juga memperoleh peningkatan pendapatan pajak dari penghapusan konsesi pajak yang
berlaku di sektor tersebut. Pada dua kasus privatisasi di Malaysia, pemerintah merealisasikan perolehan (gain) yang cukup besar dari proses privatisasi yang dikaitkan dengan mekanisme bagi hasil dalam persyaratan penjualannya –
mengambil manfaat jangka panjang dari peningkatan kinerja BUMN pasca privatisasi. Pada dua dari tiga kasus di Chili yang ditelaah oleh Bank Dunia, pemerintah tampaknya mengalami sedikit kerugian fiskal dari privatisasi karena perusahaan dimaksud sebelumnya telah efisien dan menguntungkan, yang jika tetap dimiliki negara, akan memberikan pendapatan dividen. Namun demikian, kerugian ini diimbangi dengan manfaat ekonomi makro keseluruhan dari privatisasi.

3. Dampak bagi konsumen

Secara umum, konsumen memperoleh manfaat dari privatisasi dalam kebanyakan kasus. Peningkatan efisiensi pada industri yang diatur oleh pemerintah (regulated industries) telah disalurkan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih rendah. Sebagai contoh, perusahaan listrik Chili, Enersis, menurunkan tarifnya secara tajam dengan berkurangnya pencurian daya dan penggunaan listrik yang tak tertagih. Dampak privatisasi bagi konsumen di negara-negara pasca komunis lebih rumit gambarannya. Hargaharga menjadi melambung sejak liberalisasi negara tersebut, akan tetapi beberapa produk juga tersedia untuk pertama kalinya. Kenaikan harga-harga tersebut lebih merupakan akibat pengenalan ekonomi pasar dari pada dampak privatisasi secara khusus. Terdapat bukti bahwa BUMN yang diprivatisasikan berupaya secara lebih agresif untuk meningkatkan mutu dan mengenalkan produk baru
untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

4. Dampak bagi pekerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan memperoleh manfaat dari privatisasi. Manfaat tersebut dapat berupa: (a) peningkatan kesempatan kerja setelah privatisasi, (b) peningkatan paket remunerasi, termasuk bonus, dan (c) sebagian besar karyawan memperoleh gain dari pembelian saham BUMN yang diprivatisasikan. Pada beberapa kasus, seperti pada Aeromexico, tingkat kesempatan kerja menurun setelah privatisasi. Akan tetapi, karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya memperoleh kompensasi yang cukup besar.
Pada kasus lainnya, tingkat kesempatan kerja menurun sebelum diprivatisasikan, sehingga dampak ini bukan semata-mata karena privatisasi melainkan lebih merupakan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi. Karyawan juga memperoleh manfaat langsung jika perusahaan yang semula ditutup kemudian diprivatisasikan dan dijalankan kembali oleh investor swasta. Dampak sosial privatisasi terhadap pekerja merupakan fokus perhatian badan internasional di bidang perburuhan, International Labour Organization, yang berupaya merancang berbagai program untuk mengatasi dampak privatisasi (Martin, 1997), khususnya pada proses peralihannya, antara lain dalam mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah sejalan dengan program privatisasi (Tawney and Levitsky, 1997). Di samping berbagai dampak dan manfaat sebagaimana diuraikan di atas, hasil riset tersebut juga menunjukkan bahwa privatisasi turut memperkuat pasar modal dengan memperluas kepemilikan modal usaha secara meluas, mendorong persaingan yang lebih sehat, serta menarik modal investasi asing, yang secara umum telah memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran privatisasi bagi perbaikan ekonomi secara keseluruhan.

7. Keuntungan dan Kerugian Privatisasi

Keuntungan privatisasi menurut (Gayle, 1990) dalam Oswar Mungkasa antara lain :
1. kultur sektor swasta akan mulai mempengaruhi perusahaan sehingga diharapkan efisiensi dapat ditingkatkan.Selanjutnya keuntungan meningkat sehingga harga saham akan meningkat (jika pemerintah masih memegang sebagian saham, maka pemerintah juga akan menikmatikeuntungan dari kenaikan nilai saham)
2. penjualan saham melalui pasar modal mengakibatkan berlakunya ketentuan pasar modal terutama menyangkut transparansi perusahaan
3. keterlibatan pegawai yang lebih jauh dalam pengendalian perusahaan yang dimungkinkan oleh pemilikan saham oleh pegawai

Shirley dan Neils (1992) menekankan manfaat privatisasi pada membaiknya transparansi, lebih berperannya mekanisme kontrol pasar, dan berkurangnya tekanan dan campur tangan yang bersifat politis
Sedangkan kerugian adanya privatisasi menurut Shirley dan Neils (1992) terjadinya peralihan monopoli ke tangan swasta yang tidak mempunyai kepedulian pada kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku
Bastian, Indra. 2002. Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi. Jakarta : Salemba Empat
Moeljono, Djokosantoso. 2004. Reinvensi BUMN. Jakarta : Elex Media Komputindo
R.Ibrahim. 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum. Bandung : Citra Aditya Bakti
Rafick, Ishak, 2010. BUMN Expose. Jakarta: Ufuk Press
Istanto, Bambang. 2011. Privatisasi Dalam Model Public Private Paternship. Jakarta: Mitra Wacana Media
Habibullah. 2009. Kebijakan Privatisasi BUMN: Relasi State, Market and Civil Society. Malang : Averroes Press
Jurnal
Mangkusubroto, Kuntoro. 2011. Privatisasi Sebagai kecenderungan Lingkungan Usaha BUMN. Jurnal Manajemen Teknologi. Vol.10
Nugroho, Riant. 2003. Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.6. No.3
Raharyo, Agus. 2003. Dilema Privatisasi BUMN. Jurnal Ilmu Ekonomi.
Disertasi dan Thesis
Mungkasa, Oswar. 2003. Dampak Privatisasi di Indonesia: Studi Kasus Dampak Privatisasi PT Telkom Indonesia.
Internet
PT Semen Gresik. http://www.semengresik.com
Kementerian BUMN. http://www.bumn.go.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s